Bone Bolango – Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir (IPMBP), Usman Djauhari, kembali melontarkan kritik terhadap buruknya kualitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Bone Bolango. Kritik tersebut terutama menyasar layanan di bagian Intelkam yang dinilai justru memperumit masyarakat, khususnya para pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang membutuhkan SKCK sebagai syarat wajib pendaftaran.
Menurut pengaduan masyarakat yang diterima IPMBP, banyak warga terpaksa menginap di sekitar area Polres Bone Bolango sejak Jumat (12/09/2025). Hal ini terjadi karena mereka terkendala biaya transportasi pulang-pergi. Bahkan, sejumlah warga sudah datang sejak pukul 05.30 WITA pada Sabtu pagi, namun hingga kini belum memperoleh nomor antrean yang jelas.
Situasi tersebut semakin menyulitkan masyarakat yang berasal dari daerah jauh seperti Bone Pesisir dan Pinogu. Mereka harus mengeluarkan biaya transportasi cukup besar untuk bolak-balik ke Polres, namun pelayanan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan pengorbanan yang dikeluarkan.
Kritik Tajam terhadap Polres Bone Bolango
“Situasi ini bertentangan dengan program Polri PRESISI yang seharusnya mengutamakan responsivitas terhadap masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat dipersulit dan tidak ada kejelasan dalam proses pelayanan SKCK,” tegas Usman Djauhari.
Usman menuntut Kepala Satuan Intelkam Polres Bone Bolango segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan SKCK. Ia menilai pembenahan tersebut penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Lebih lanjut, Usman juga mendesak Kapolres Bone Bolango agar mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kasat Intelkam. Menurutnya, kegagalan dalam menjaga kualitas pelayanan SKCK dapat merusak reputasi dan integritas Polres Bone Bolango di mata masyarakat.
Harapan Perbaikan Pelayanan
IPMBP menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat Bone Pesisir terkait pelayanan publik, termasuk di sektor kepolisian. Usman berharap Polres Bone Bolango segera melakukan pembenahan agar pelayanan SKCK bisa lebih transparan, tertib, dan sesuai dengan prinsip Polri PRESISI.
