Panggung digital Indonesia memanas. Dua raksasa teknologi global, Google dan Meta, kembali harus menghadapi Komisi Digital (Komdigi), yang di Indonesia seringkali diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam sesi pemeriksaan intensif.
Panggilan kedua ini bukan sekadar formalitas, melainkan babak krusial dalam upaya pemerintah menegakkan kedaulatan digital di tengah dominasi platform asing.
Selama sembilan jam yang melelahkan, para perwakilan dari Google dan Meta harus menjawab total 29 pertanyaan mendalam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait operasional penyedia platform digital besar.
Drama di Balik Panggilan Kedua: Apa yang Terjadi?
Pertemuan antara Komdigi dan perwakilan Google serta Meta adalah kelanjutan dari rangkaian proses sebelumnya. Panggilan kedua ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam mendapatkan klarifikasi dan memastikan kepatuhan penuh dari kedua perusahaan.
Sembilan jam adalah durasi yang panjang untuk sebuah pemeriksaan, mengindikasikan kompleksitas isu yang dibahas. Setiap pertanyaan dari 29 daftar tersebut kemungkinan besar dirancang untuk menggali detail operasional, kebijakan internal, dan respons perusahaan terhadap hukum Indonesia.
Regulasi yang Jadi Sorotan: PM Kominfo No. 5 Tahun 2020
Inti dari permasalahan ini berakar pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, beserta perubahannya. Regulasi ini dirancang untuk mengatur platform digital, baik lokal maupun asing, yang beroperasi di Indonesia.
PM Kominfo 5/2020 ini menuntut para PSE untuk mendaftar, memberikan akses data dalam kondisi tertentu, dan melakukan moderasi konten ilegal. Tujuannya adalah melindungi data pengguna, memastikan lingkungan digital yang aman, dan menegakkan hukum negara di ranah maya.
Esensi Aturan PSE
Salah satu poin paling krusial dari PM Kominfo 5/2020 adalah kewajiban pendaftaran bagi semua PSE yang beroperasi di Indonesia. Pendaftaran ini memberikan otoritas pengawasan kepada pemerintah, memungkinkan mereka untuk memantau dan menegakkan kepatuhan.
Selain itu, regulasi ini juga mencakup ketentuan mengenai akses data untuk kepentingan penegakan hukum, pemblokiran konten yang melanggar hukum, dan perlindungan data pribadi. Hal ini menjadi fondasi penting bagi Kominfo untuk menuntut pertanggungjawaban dari platform-platform besar.
