Situasi tersebut semakin menyulitkan masyarakat yang berasal dari daerah jauh seperti Bone Pesisir dan Pinogu. Mereka harus mengeluarkan biaya transportasi cukup besar untuk bolak-balik ke Polres, namun pelayanan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan pengorbanan yang dikeluarkan.
Kritik Tajam terhadap Polres Bone Bolango
“Situasi ini bertentangan dengan program Polri PRESISI yang seharusnya mengutamakan responsivitas terhadap masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat dipersulit dan tidak ada kejelasan dalam proses pelayanan SKCK,” tegas Usman Djauhari.
