Begitu pula dengan kebijakan Presiden. Meskipun terjadi kontroversi mengenai dokumen pribadi, hal itu tidak serta-merta membatalkan kebijakan yang telah dikeluarkan dan memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya pemisahan ranah hukum dalam pemerintahan.
Kesimpulan: Stabilitas Hukum dan Kepercayaan Internasional
Mahfud MD menegaskan kembali bahwa seluruh kebijakan Presiden Jokowi tetap sah secara hukum, terlepas dari isu mengenai ijazah. Stabilitas hukum dan kepercayaan internasional harus dijaga dan tidak boleh diganggu oleh isu administratif yang belum terbukti kebenarannya. Proses hukum yang benar harus dijalankan jika memang ada indikasi pelanggaran hukum.
Penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab dan klaim sepihak dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas negara. Penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya dan valid, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Kesimpulannya, isu mengenai ijazah Presiden Jokowi harus dikaji secara terpisah dari validitas kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Asas kepastian hukum harus tetap diutamakan untuk menjaga stabilitas negara dan kepercayaan internasional.
