Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Juru Bicara Istana, Dr. Ujang Komarudin, menekankan pentingnya komunikasi pemerintah yang utuh dan seimbang kepada publik. Banyak program strategis Presiden Prabowo Subianto yang belum tersosialisasikan secara optimal, menyebabkan munculnya kritik dan serangan di tengah masyarakat. Kritik memang sah dalam demokrasi, tetapi penyampaian fakta yang akurat juga perlu dilakukan.
Ujang menyampaikan hal ini dalam Diskusi Publik “Komunikasi Merah Putih” di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Diskusi tersebut juga dihadiri Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, dan Plt. Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Muhammad Saifulloh. Diskusi ini membahas pentingnya strategi komunikasi pemerintah yang efektif dalam menghadapi tantangan informasi di era digital.
Capaian Pemerintahan Kabinet Merah Putih
Ujang memaparkan sejumlah capaian penting pemerintahan dalam tujuh bulan pertama Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui. Keberhasilan program ini bahkan menarik perhatian tokoh internasional seperti Bill Gates.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga telah memberikan akses kesehatan kepada jutaan masyarakat. Selain itu, reformasi pendataan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan meningkatkan keakuratan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Namun, Ujang mengakui bahwa keberhasilan-keberhasilan ini seringkali tertutupi oleh narasi negatif di media sosial.
Ujang mencontohkan insiden keracunan dalam program MBG. Kejadian ini ditanggapi cepat oleh Menteri Kesehatan dan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas program dan merespon kritik secara konstruktif.
Tantangan Komunikasi Publik di Era Disinformasi
Ismail Fahmi dari Drone Emprit menyoroti tantangan besar pemerintah dalam mengelola komunikasi publik, terutama dalam menghadapi maraknya disinformasi. Ia mencontohkan kasus disinformasi terkait vaksin TBC baru-baru ini, dimana narasi negatif lebih cepat menyebar daripada klarifikasi resmi pemerintah.
Berdasarkan pantauan Drone Emprit, percakapan terkait vaksin TBC melonjak sejak 7 Mei, dengan dominasi sentimen negatif (63%). Sentimen positif hanya mencapai 33%. Twitter, meskipun jumlah penggunanya relatif kecil, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik.
Aktor utama penyebaran narasi negatif adalah akun-akun oposisi, akun anonim, dan kelompok antivaksin yang mengaitkan program vaksin dengan teori konspirasi, termasuk keterlibatan Bill Gates. Meskipun sudah ada klarifikasi dari berbagai pihak, narasi positif tetap tertinggal dari gelombang disinformasi.
Ismail menekankan pentingnya strategi komunikasi proaktif, bukan hanya reaktif. Pemerintah harus membangun narasi dari awal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor—akademisi, media, dan institusi pendidikan—untuk melawan penyebaran hoaks dan disinformasi.
Rekomendasi untuk Peningkatan Komunikasi Publik
Berdasarkan paparan Ujang dan Ismail, beberapa rekomendasi penting dapat disimpulkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik pemerintah. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi program-programnya secara lebih intensif dan kreatif, sehingga informasi sampai kepada masyarakat luas dengan cara yang mudah dipahami.
Kedua, perlu dibangun sistem monitoring dan respon yang cepat dan efektif terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran disinformasi dan menanggapi kritik secara tepat waktu. Ketiga, perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, media, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk membangun narasi positif dan melawan hoaks.
Keempat, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi dan pelatihan yang masif. Kelima, pemerintah perlu membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kebijakan.
Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan komunikasi publik pemerintah dapat menjadi lebih efektif dan mampu membangun kepercayaan publik, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
