Tantangan Komunikasi Publik di Era Disinformasi
Ismail Fahmi dari Drone Emprit menyoroti tantangan besar pemerintah dalam mengelola komunikasi publik, terutama dalam menghadapi maraknya disinformasi. Ia mencontohkan kasus disinformasi terkait vaksin TBC baru-baru ini, dimana narasi negatif lebih cepat menyebar daripada klarifikasi resmi pemerintah.
Berdasarkan pantauan Drone Emprit, percakapan terkait vaksin TBC melonjak sejak 7 Mei, dengan dominasi sentimen negatif (63%). Sentimen positif hanya mencapai 33%. Twitter, meskipun jumlah penggunanya relatif kecil, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik.
Aktor utama penyebaran narasi negatif adalah akun-akun oposisi, akun anonim, dan kelompok antivaksin yang mengaitkan program vaksin dengan teori konspirasi, termasuk keterlibatan Bill Gates. Meskipun sudah ada klarifikasi dari berbagai pihak, narasi positif tetap tertinggal dari gelombang disinformasi.
Ismail menekankan pentingnya strategi komunikasi proaktif, bukan hanya reaktif. Pemerintah harus membangun narasi dari awal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor—akademisi, media, dan institusi pendidikan—untuk melawan penyebaran hoaks dan disinformasi.
Rekomendasi untuk Peningkatan Komunikasi Publik
Berdasarkan paparan Ujang dan Ismail, beberapa rekomendasi penting dapat disimpulkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik pemerintah. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi program-programnya secara lebih intensif dan kreatif, sehingga informasi sampai kepada masyarakat luas dengan cara yang mudah dipahami.
