Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, telah menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Presiden Jokowi palsu. Pernyataan kontroversial ini didasarkan pada sejumlah kejanggalan yang ia temukan pada foto wisuda Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Prof. Ikrar menekankan perlunya transparansi dan mendesak Presiden Jokowi untuk segera menunjukkan ijazahnya tanpa perlu menunggu permintaan pengadilan. Menurutnya, tindakan tersebut akan langsung membantah tudingan tersebut.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh sejumlah pakar, termasuk Roy Suryo, yang melalui kajiannya menyatakan bahwa kemungkinan besar ijazah tersebut palsu dengan persentase mencapai 99,9%. Ini semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan perdebatan publik.
Analisis Kejanggalan Ijazah Jokowi
Prof. Ikrar dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad, mengungkapkan beberapa poin yang menurutnya janggal. Ia mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi perlu menunggu permintaan pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya jika memang sah. Keengganan ini, menurutnya, justru menimbulkan kecurigaan.
Ia juga membandingkan pengalaman pribadi sebagai mahasiswa. Ia mengingat dengan jelas masa-masa kuliah, teman-teman satu angkatan, dan kenangan lainnya. Hal ini berbeda dengan apa yang ia amati dari kasus ijazah Presiden Jokowi.
Prof. Ikrar meragukan keterangan dari alumni Fakultas Kehutanan UGM terkait foto wisuda. Ia mempertanyakan mengapa dalam pertemuan alumni angkatan 85, tidak ada yang menyebutkan foto Jokowi. Ia juga menyoroti perbedaan antara foto di ijazah dan foto Jokowi yang beredar.
Perbedaan Fisik yang Mencurigakan
Prof. Ikrar menitikberatkan pada detail fisik seperti bentuk telinga dan gigi dalam foto ijazah dan foto-foto Jokowi lainnya. Ia berpendapat bahwa detail fisik seperti ini sulit dipalsukan dan seharusnya menjadi bukti kuat untuk membantah tudingan tersebut.
Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan kesamaan foto di ijazah SMA dan ijazah sarjana. Menurutnya, hal ini sangat tidak lazim dan menimbulkan kecurigaan akan adanya pemalsuan.
Tanggapan Pihak Berwenang
Di sisi lain, Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1973-1978. Penyelidikan telah dilakukan dengan memeriksa 39 saksi dari berbagai latar belakang, mulai dari SMA hingga lingkungan UGM.
Polri juga telah menunjukkan bukti-bukti pendukung, seperti pengumuman penerimaan Jokowi di UGM, bukti pembayaran kuliah, dan dokumen lainnya. Bukti-bukti ini menjadi dasar kesimpulan Polri yang berbeda dengan pendapat Prof. Ikrar.
Kesimpulan
Pernyataan Prof. Ikrar Nusa Bhakti telah memicu perdebatan publik yang luas mengenai keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Perbedaan pendapat antara Prof. Ikrar dan kesimpulan penyelidikan Polri menunjukkan perlunya transparansi dan pembuktian yang lebih kuat dari kedua belah pihak.
Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan akuntabilitas publik, terutama bagi pejabat negara. Kejelasan mengenai ijazah Presiden Jokowi diharapkan dapat meredam perdebatan dan mengembalikan kepercayaan publik.
Perlu diingat bahwa informasi yang tersedia hingga saat ini masih bersifat beragam dan perlu dikaji lebih lanjut dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Proses klarifikasi dan penyelesaian yang transparan sangat dibutuhkan untuk menjernihkan kontroversi ini.
