Aksi Massa Kepung DPRD Sulteng: Desakan Batalkan Kenaikan PBB hingga Bubarkan DPR!
Ratusan warga Palu menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah pada Senin (25/8/2025), sekitar pukul 11.30 WITA. Aksi Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kota Palu Menggugat ini dikawal ketat aparat kepolisian dari Polresta Palu. Demonstrasi tersebut menyuarakan beragam tuntutan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Para demonstran menyampaikan berbagai tuntutan mendesak yang beragam. Mereka menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap mencapai 1.000 persen. Selain itu, evaluasi pajak 10 persen untuk warung makan juga menjadi sorotan.
Penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan seruan pembubaran DPR RI turut menjadi bagian dari tuntutan mereka. Tak hanya itu, evaluasi menyeluruh aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah serta alih fungsi lahan tambang juga menjadi fokus utama.
Massa juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mereka menolak upaya penulisan ulang sejarah Indonesia serta menagih janji pemerintah terkait realisasi 19 juta lapangan kerja. Kenaikan gaji buruh dan jaminan sosial untuk perempuan dan anak juga menjadi tuntutan penting.
Evaluasi program MBG juga termasuk dalam daftar tuntutan aksi tersebut. Koordinator aksi menekankan bahwa mereka tak akan membubarkan diri sebelum mendapat tanggapan langsung dari anggota DPRD Sulteng dan Wali Kota Palu.
“Kami meminta jalan masuk ke DPRD Sulteng. Kami ingin DPRD dan Wali Kota Palu hadir, untuk mengklarifikasi kenaikan PBB dan pajak 10 persen. Kami massa aksi damai dan tidak akan pulang sebelum ada jawaban,” tegas koordinator aksi.
Aksi sempat terhenti sementara saat waktu salat Zuhur tiba, kemudian dilanjutkan kembali dengan tensi yang meningkat. Suasana sempat memanas, ditandai dengan teriakan massa, pembakaran ban bekas, dan respons aparat berupa tembakan gas air mata.
Aparat keamanan akhirnya terpaksa memukul mundur massa dengan gas air mata. Hingga sore hari, situasi di sekitar Gedung DPRD Sulteng tetap dijaga ketat untuk mencegah bentrokan susulan. Aksi demonstrasi ini menunjukkan kuatnya tuntutan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
