Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Indonesia. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya BAKN untuk melakukan telaah menyeluruh terhadap kebijakan subsidi pupuk nasional. Anggaran subsidi pupuk terus meningkat setiap tahunnya, sehingga pengawasan yang ketat menjadi sangat penting.
Herman menekankan pentingnya subsidi pupuk bagi terwujudnya swasembada pangan, sesuai dengan program prioritas pemerintah. Namun, efektivitas subsidi perlu dipertanyakan. BAKN tengah mendalami berbagai aspek, termasuk efektivitas penggunaan anggaran, potensi efisiensi, dan validasi data penerima subsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Tujuan utama BAKN adalah memastikan subsidi pupuk tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan benar-benar sampai kepada petani yang berhak menerimanya. Ketidaktepatan dalam pendataan dan distribusi dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan kegagalan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pupuk yang tidak sampai ke petani tepat waktu dan jumlahnya tidak sesuai akan berdampak pada produktivitas dan pemborosan anggaran negara.
