Gorontalo — Solidaritas Intelektual Generasi Aktivis (SIGA) Gorontalo kembali menguatkan tekanan publik dengan menggeruduk Gedung DPRD Kota Gorontalo, Senin (1/12). Massa mendesak wakil rakyat untuk tidak hanya “tidur” melihat bobroknya tata kelola layanan kesehatan dan moralitas birokrasi yang tercoreng akibat keputusan sepihak Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dalam polemik Puskesmas Sipatana.
Aksi tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari tuntutan SIGA agar fakta polemik Sipatana dibuka seterang-terangnya melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD.
SIGA: “Birokrasi Sedang Sakit, DPRD Harus Bertindak!”
Dalam orasi lapangannya, Koordinator SIGA Gorontalo Agung Puluhulawa menegaskan bahwa DPRD tidak boleh menutup mata ketika moralitas birokrasi sedang runtuh akibat keputusan yang dianggap tidak cermat, tidak objektif, dan terkesan hanya meredam tekanan publik.
“DPRD jangan hanya tidur! Birokrasi ini sedang sakit dan itu terlihat jelas dari cara Dinas Kesehatan mengambil keputusan. Kepala PKM Sipatana dijadikan tumbal, sementara akar persoalan tidak disentuh sama sekali,” tegas Agung.
SIGA menilai langkah pemberhentian Kepala PKM Sipatana oleh Dinas Kesehatan dilakukan tanpa pemahaman kronologi yang utuh, sehingga mencederai asas keadilan dan memperburuk stigma publik.
Desakan SIGA: RDP Harus Dibuka Seluas-luasnya
SIGA menuntut DPRD Kota Gorontalo untuk segera menggelar RDP secara transparan dan menghadirkan seluruh pihak terkait—mulai dari Dinas Kesehatan, staf PKM Sipatana, hingga pihak keluarga korban.
“Kami meminta DPRD menggelar RDP terbuka! Jangan biarkan rakyat dibodohi. Jangan biarkan satu orang dijadikan kambing hitam demi menyelamatkan institusi yang sedang panik.”
Massa juga menuntut DPRD berani menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk tidak ragu melakukan pemanggilan sampai tindakan tegas jika ditemukan unsur kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan.
DPRD Beri Respons Positif: Siap Proses RDP
Walaupun Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, tidak berada di tempat saat massa aksi tiba, komunikasi difasilitasi melalui sambungan telepon.
Dalam percakapan tersebut, Irwan Hunawa menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti tuntutan SIGA.
“Kami siap menindaklanjuti. Silakan SIGA memasukkan surat resmi permohonan RDP, dan kami akan segera memproses,” ujar Irwan.
Respons positif ini disambut baik oleh massa SIGA yang sejak awal menekankan bahwa aksi mereka bersifat murni demi membela keadilan dan membuka fakta yang selama ini ditutup-tutupi.
SIGA Tegas: Pengawasan Tidak Boleh Mandul
SIGA menegaskan bahwa DPRD tidak boleh menjadi lembaga yang mandul dan pasif di tengah krisis moral birokrasi. Mereka meminta agar DPRD tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi sebagai pengawal kepentingan publik yang sesungguhnya.
“Jangan sampai DPRD hanya jadi penonton. Ini ujian moral parlemen: apakah berani membuka kebenaran atau memilih diam demi kenyamanan politik?” kata Agung Puluhulawa.
SIGA Gorontalo memastikan akan terus mengawal proses ini hingga semua fakta dibuka terang-benderang dan keputusan yang adil benar-benar ditegakkan.
