Gorontalo kembali dihadapkan pada ironi penegakan hukum. Aktivitas tambang ilegal batu hitam yang diduga telah berlangsung bertahun-tahun justru kian marak tanpa adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Pergantian pimpinan di tubuh kepolisian daerah tersebut tampaknya belum mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan praktik ilegal ini.
Sorotan tajam juga tertuju pada Kepolisian Resor Bone Bolango, yang secara geografis berada tidak jauh dari lokasi aktivitas maupun gudang penyimpanan batu hitam ilegal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses distribusi hingga dugaan penyelundupan material tersebut berjalan nyaris tanpa hambatan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: di mana peran dan pengawasan aparat?
Ketidakmampuan atau bahkan ketidakseriusan aparat dalam menindak praktik ilegal ini memicu spekulasi adanya aktor-aktor besar yang berada di balik bisnis gelap tersebut. Dugaan mengenai adanya “bekingan” kuat pun tak terelakkan, mengingat aktivitas ilegal ini terus berlangsung secara terbuka tanpa penindakan berarti.
Kritik keras disampaikan oleh Rahman Patingki, Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat wilayah Provinsi Gorontalo. Ia menilai, pembiaran yang terjadi selama ini mencerminkan lemahnya komitmen aparat dalam menegakkan hukum. Menurutnya, jika merujuk pada fakta historis, aktivitas penyelundupan batu hitam ilegal bukanlah hal baru, melainkan persoalan lama yang terus berulang tanpa solusi nyata.
“Ketika rakyat disibukkan dengan polemik tambang emas, praktik tambang batu hitam ilegal justru berjalan mulus tanpa tersentuh hukum. Ini menjadi ironi besar bagi penegakan hukum di daerah,” tegas Rahman.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa instruksi tegas dari Prabowo Subianto terkait pemberantasan tambang ilegal seharusnya menjadi landasan kuat bagi aparat di daerah untuk bertindak tanpa pandang bulu. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan pentingnya penertiban dan penegakan hukum terhadap seluruh aktivitas ilegal di sektor pertambangan.
Namun, realitas di Gorontalo justru menunjukkan sebaliknya. Instruksi pusat seolah hanya menjadi retorika tanpa implementasi nyata di lapangan. Situasi ini semakin memperkuat kekecewaan publik terhadap institusi penegak hukum yang dinilai gagal memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
Sebagai bentuk keseriusan dan konsistensinya dalam mengawal isu ini, Rahman Patingki menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat. Aksi tersebut direncanakan berlangsung selama sepekan, mulai Senin hingga Minggu, sebagai bentuk tekanan moral kepada aparat agar segera mengambil langkah tegas membongkar jaringan mafia batu hitam ilegal di Gorontalo.
Masyarakat kini menunggu, apakah aparat penegak hukum akan tetap memilih diam, atau akhirnya bergerak membuktikan komitmennya dalam memberantas praktik ilegal yang kian merugikan daerah dan negara.
