Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memberikan apresiasi atas langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memindahkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari BI ke lima bank Himbara. Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional.
Kebijakan tersebut, menurut Perry, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Ia menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan strategi pro-pertumbuhan yang telah dijalankan BI. Hal ini disampaikan Perry dalam konferensi pers daring usai Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu (17/9/2025).
“Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke perbankan untuk menambah likuiditas,” ujar Perry.
Langkah ini melengkapi berbagai upaya BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak September 2024, BI telah enam kali menurunkan suku bunga acuan (BI Rate), yang terbaru menjadi 4,75% pada September 2025.
Selain penurunan BI Rate, BI juga meningkatkan likuiditas dengan mengurangi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Jumlahnya berkurang Rp200 triliun, dari Rp916 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp720 triliun pada Agustus 2025.
Dukungan likuiditas perbankan juga diperkuat melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Program ini telah menyalurkan dana setara Rp384 triliun untuk mendorong perbankan lebih aktif menyalurkan kredit.
“Semua kebijakan kami di Bank Indonesia memang telah *all out* untuk pro growth dengan tetap menjaga stabilitas,” tegas Perry.
Perry menambahkan bahwa seluruh kebijakan BI dijalankan secara hati-hati dan terukur. Prioritas utama tetap pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi yang sinergis dengan pemerintah. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.
BI optimistis bahwa kombinasi strategi moneter dan fiskal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan likuiditas yang meningkat dan suku bunga yang rendah, diharapkan sektor riil akan terdorong untuk berkembang lebih pesat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemulihan ekonomi pasca pandemi berjalan lancar dan berkelanjutan.
