Lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) teridentifikasi terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Data mengejutkan ini berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Besarnya transaksi judi online yang melibatkan NIK penerima bansos ini mencapai angka yang fantastis.
Total deposit yang mencapai Rp957 miliar dihasilkan dari 7,5 juta transaksi judi online. Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan temuan ini. PPATK melakukan analisis mendalam untuk mengungkap keterkaitan antara penerima bansos dan aktivitas perjudian daring.
Natsir menjelaskan proses pencocokan data yang dilakukan PPATK. Lembaga ini membandingkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Hasilnya, 571.410 NIK ditemukan memiliki kesamaan, membuktikan adanya keterkaitan antara penerima bansos dan aktivitas perjudian online.
“Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ungkap Natsir Kongah pada Senin (7/7/2025). Pernyataan ini menunjukkan potensi jumlah NIK penerima bansos yang terlibat judi online masih bisa lebih besar dari angka yang telah teridentifikasi.
Kerja sama antara PPATK dan Kementerian Sosial bertujuan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan menjadi acuan utama untuk memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak.
Banyaknya rekening penerima bansos yang diduga *dormant* atau tidak aktif kecuali untuk menerima transfer menjadi perhatian serius. Data ini akan dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan dana bansos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan penyaluran bansos hingga 1 Juli 2025.
Lebih dari Rp20 triliun bansos telah disalurkan kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp5,8 triliun kepada lebih dari 8 juta KPM (80,49% dari total kuota). Bansos sembako telah mencapai Rp9,2 triliun, disalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM (sekitar 84,71% dari target).
Penyaluran tambahan bansos sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah mencapai 15 juta KPM, dengan total nilai Rp6,19 triliun. Data ini menunjukkan skala besar penyaluran bansos di Indonesia dan pentingnya pengawasan untuk memastikan efektivitas dan transparansi program tersebut. Temuan PPATK ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan pengawasan dan memastikan bansos tepat sasaran.
