Pohuwato– Aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Agung Puluhulawa, kembali mengguncang Kabupaten Pohuwato, Senin (02/12/2024). Kali ini, massa aksi menyuarakan kekecewaan mereka terkait pengerjaan proyek ruas jalan di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, yang dikerjakan oleh CV ROLITA.Proyek yang hampir selesai dan telah mencapai 75 persen ini diduga menggunakan material ilegal, yakni galian C yang tidak memiliki izin, serta tidak transparan dalam pengawasan.
Aksi yang digelar di depan Polres Pohuwato, Kantor PUPR Pohuwato, dan Kejaksaan Negeri Pohuwato tersebut menyoroti respons yang lamban dan seolah tidak serius dari pihak berwenang, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato. Dalam audiensi sebelumnya, Agung Puluhulawa bersama perwakilan BEM Nusantara mengungkapkan temuan terkait penggunaan material ilegal dalam proyek tersebut. Namun, jawaban yang diberikan oleh pihak Kejaksaan melalui Kasie Datun Kejari Pohuwato, Akbar, justru membingungkan dan memperburuk situasi.
“Ketika ditanya apakah pihak Kejari mengetahui bahwa proyek tersebut menggunakan material galian C ilegal, Kasie Datun Kejari hanya menjawab, ‘Saya klarifikasi dulu.’ Jawaban tersebut jelas menunjukkan ketidaksiapan Kejaksaan dalam mengusut tuntas dugaan korupsi ini,” tegas Agung Puluhulawa.
Ia menilai bahwa sikap Kejari Pohuwato justru terkesan enggan untuk bertindak tegas dan mengungkap persoalan yang merugikan negara dan masyarakat
.Pengakuan mengejutkan juga datang dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pohuwato, yang secara gamblang mengakui bahwa material yang digunakan dalam proyek jalan tersebut memang ilegal.
“Pernyataan Kepala Dinas PUPR yang mengakui penggunaan material ilegal ini sangat memalukan. Ini jelas menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola proyek pembangunan yang seharusnya melibatkan uang rakyat,” ujar Agung dengan nada tegas.
Agung dan massa aksi mendesak agar Kepala Dinas PUPR Pohuwato segera dicopot dari jabatannya.
“Kami menuntut agar Kepala Dinas PUPR segera diberhentikan karena telah gagal mengelola proyek ini dengan baik, serta membiarkan praktik ilegal berlangsung tanpa ada upaya serius untuk menghentikannya,” kata Agung.
