PENADATA.COM, Boalemo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Acara ini diadakan pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 di Ruang RPP Mohuyula KPU Kabupaten Boalemo, dengan dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Boalemo, Ali Sahab, Meks Lagibu, Yulius Steven Silingade, Febriani Selvia Biya, jajaran sekretariat KPU Boalemo, Bawaslu Kabupaten Boalemo, unsur Polres Kabupaten Boalemo, serta seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Boalemo.
Ketua KPU Kabupaten Boalemo, Yuyun S. Antu, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga integritas pemilihan.
“PSU bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak dan suara masyarakat secara adil dan transparan. Dengan melakukan PSU, diharapkan integritas dan validitas proses pemilihan tetap terjaga,” ujar Yuyun.
Yulius menambahkan bahwa perlu melakukan sosialisasi yang massif dalam pelaksanaan psu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Melalui PSU, kesempatan diberikan kepada pemilih untuk turut serta dalam memastikan bahwa pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” katanya.
Sementara itu, Febriani S. Biya menegaskan kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan PSU.
“PSU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mengatur prosedur dan kondisi di mana PSU dapat dilakukan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan berada dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Febriani.
Meks Lagibu menyoroti bahwa hasil dari PSU akan menjadi penentu akhir dalam proses pemilihan.
“Hasil dari PSU akan menjadi penentu akhir dalam proses pemilihan, menggantikan hasil dari pemungutan suara sebelumnya,” katanya.
Ali Sahab mengharapkan PSU dapat mengembalikan kepercayaan publik.
“Melalui PSU, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan dan institusi yang terlibat dapat dipulihkan atau ditingkatkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PSU dapat membantu mengurangi keraguan atau kontroversi terkait hasil pemilihan,” ungkap Ali.
