Penulis: Alif Ramadhan (Mahasiswa Touna di Gorontalo)
Food Estate, Preseden Kebijakan, dan Ingatan yang
Diabaikan
PENADATA.COM Opini – Negara jarang datang dengan kata yang menakutkan. Ia lebih sering hadir melalui istilah yang terdengar teknis dan tenang. Program Strategis Nasional adalah salah satunya. Dalam dokumen resmi, ia ditulis sebagai jawaban atas ancaman krisis pangan global, fluktuasi harga, dan ketergantungan impor. Di dalamnya, food estate diposisikan sebagai instrumen. Bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dan terdengar mulia: swasembada pangan. Secara normatif, gagasan ini sulit ditolak. Ketahanan pangan selalu diletakkan sebagai syarat kedaulatan. Pemerintah pusat, melalui berbagai pernyataan dan peraturan, menjelaskan bahwa perluasan lahan produksi adalah langkah rasional ketika pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan gejolak pasar global saling menekan dari arah yang berbeda. Dalam bahasa kebijakan, food estate menjadi ruang di mana efisiensi, skala besar, dan intervensi negara dipertemukan. Namun, di titik ini, persoalan belum muncul. Masalah baru tampak ketika kebijakan yang dirancang di atas meja mulai bersentuhan dengan tanah. Tanah tidak hanya menyimpan potensi produksi, tetapi juga sejarah, fungsi ekologis, dan batas-batas yang tidak selalu bisa dinegosiasikan oleh target tahunan.
Berbagai proyek food estate sebelumnya menunjukkan bahwa swasembada pangan seringkali dipahami secara sempit sebagai soal luas tanam dan volume produksi. Pendekatan ini menempatkan lahan sebagai variabel teknis, bukan sebagai sistem hidup. Ketika tanah diperlakukan semata sebagai medium produksi, pertimbangan ekologis cenderung hadir belakangan, sering kali sebagai catatan tambahan, bukan sebagai fondasi utama. Preseden ini dapat dilacak dari sejumlah wilayah yang dijadikan lokasi food estate dalam satu dekade terakhir. Laporan pemerintah pusat memang mencatat capaian awal berupa pembukaan lahan dan penanaman komoditas pangan. Namun di luar laporan tersebut, berbagai kajian akademik dan laporan lembaga lingkungan menunjukkan bahwa dampak ekologis kerap muncul lebih cepat daripada manfaat ekonomi yang dijanjikan. Pembukaan lahan skala besar hampir selalu berkorelasi dengan deforestasi, perubahan tata air, dan degradasi tanah. Hutan yang dibuka tidak hanya kehilangan pohon, tetapi juga kehilangan fungsi menyimpan air, menjaga mikroklimat, dan menjadi habitat spesies lokal.
Dalam beberapa kasus, lahan yang semula dirancang untuk tanaman pangan menghadapi kendala teknis: kesesuaian tanah yang rendah, biaya produksi tinggi, dan ketergantungan pada input eksternal. Ketika proyek berjalan di bawah tekanan target dan anggaran, kegagalan jarang diumumkan sebagai kegagalan. Ia lebih sering disebut sebagai penyesuaian. Di titik inilah pola yang berulang mulai terlihat. Lahan yang tidak lagi produktif untuk pangan tidak serta-merta dikembalikan ke fungsi awalnya. Ia dibiarkan mencari bentuk ekonomi baru.
Dalam banyak kasus, bentuk itu adalah perkebunan sawit. Peralihan ini tidak selalu terjadi secara eksplisit melalui kebijakan. Ia muncul dari logika pasar yang sederhana. Sawit menawarkan kepastian ekonomi yang tidak diberikan oleh padi atau komoditas pangan lain dalam konteks tertentu. Ketika negara menarik diri secara perlahan dari pengelolaan intensif, ruang kosong itu diisi oleh kepentingan yang mampu menggerakkan modal dan menjanjikan keuntungan jangka menengah. Sawit, dalam hal ini, bukan aktor tunggal yang harus disalahkan. Ia adalah gejala dari sistem yang memprioritaskan produktivitas ekonomi di atas keberlanjutan ekologis.
Namun, sebagai tanaman monokultur, sawit membawa konsekuensi yang tidak kecil. Berbagai penelitian agronomi menunjukkan bahwa sistem monokultur cenderung menurunkan keanekaragaman hayati, menguras unsur hara tanah, dan memperlemah kemampuan tanah menyimpan air. Dalam jangka panjang, lahan menjadi semakin bergantung pada input kimia, sementara daya dukung alaminya terus menurun. Dampak hidrologis dari perkebunan sawit juga menjadi perhatian serius. Struktur perakaran dan pengelolaan lahan yang menyertainya tidak dirancang untuk mempertahankan keseimbangan air sebagaimana hutan alami atau sistem pertanian campuran. Di wilayah dengan curah hujan tinggi, kondisi ini meningkatkan risiko banjir. Sebaliknya, pada musim kering, tanah kehilangan kemampuan menyimpan kelembapan.
Ketika food estate gagal memenuhi tujuan awalnya dan sawit masuk sebagai solusi pragmatis, yang berubah bukan hanya jenis tanaman. Yang berubah adalah orientasi kebijakan. Dari upaya mencapai swasembada pangan, lahan bergeser menjadi instrumen akumulasi ekonomi. Perubahan ini jarang dibicarakan secara terbuka, seolah-olah ia adalah konsekuensi teknis yang tak terelakkan, bukan pilihan kebijakan yang bisa diperdebatkan.
Di titik ini, swasembada pangan kehilangan makna politiknya. Ia tidak lagi berbicara tentang kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi tentang kemampuan sistem ekonomi menyerap kegagalan tanpa mengguncang struktur yang lebih besar. Negara tetap hadir dalam bahasa, tetapi perannya dalam praktik menjadi semakin tidak terlihat. Pola ini penting dicatat bukan untuk menolak gagasan swasembada pangan, melainkan untuk memahami bahwa kebijakan pangan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkelindan dengan kebijakan agraria, investasi, dan tata kelola lingkungan. Ketika satu aspek diabaikan, aspek lain akan mengisi ruang yang kosong, sering kali dengan arah yang tidak pernah direncanakan secara resmi.
Opini ini tidak berhenti di sini, dan di titik ini tidak akan mengambil kesimpulan yang absurd, melainkan akan berlanjut karena satu pengamatan yang sulit dihindari: bahwa food estate bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari rangkaian keputusan yang panjang. Jika di berbagai wilayah ia berakhir dengan degradasi ekologis dan alih fungsi lahan, maka pertanyaan yang relevan bukan apakah niat awalnya baik, tetapi apakah pola yang sama sedang diulang dengan keyakinan bahwa hasilnya akan berbeda.
Pertanyaan itu tidak berdiri di ruang abstrak. Ia bergerak menuju wilayah yang lebih konkret, ke tempat di mana kebijakan nasional bersentuhan langsung dengan data lokal, sejarah ekologis, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di titik inilah gagasan besar negara berhenti menjadi wacana, dan mulai diuji oleh kondisi nyata yang tidak selalu dapat diseragamkan oleh kerangka kebijakan.
Ketika Kebijakan Turun ke Tanah: Tojo Una -Una dan Risiko yang Nyata
Kebijakan nasional selalu membutuhkan ruang untuk diwujudkan, dan ruang itu sering kali diberi nama administratif: provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Dalam bahasa dokumen resmi, semua wilayah tampak setara, seolah memiliki kapasitas dan risiko yang sama. Namun dalam kenyataan, setiap wilayah membawa jejak ekologis dan sosial yang berbeda, sehingga kebijakan yang dirancang secara seragam dapat menghasilkan dampak yang tidak pernah benar-benar seragam pula.
Rencana pembangunan swasembada pangan di Kabupaten Tojo Una-Una hadir sebagai bagian dari arsitektur nasional yang telah dibangun sebelumnya. Pemerintah pusat, melalui narasi ketahanan pangan dan penguatan produksi dalam negeri, mendorong daerah untuk menjadi bagian dari upaya besar tersebut. Dalam kerangka ini, Tojo Una-Una tidak diposisikan sebagai pengecualian, melainkan sebagai salah satu simpul yang dianggap memiliki potensi lahan dan dukungan administratif.
Narasi resminya terdengar familiar. Penanaman padi dalam skala luas dijanjikan akan meningkatkan pasokan beras, memperkuat kemandirian pangan daerah, dan pada akhirnya menurunkan harga di tingkat lokal. Bersamaan dengan itu, proyek ini juga disebut akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Bahasa yang digunakan tenang dan terukur, seolah-olah semua variabel telah diperhitungkan.
Di tingkat masyarakat, harapan–harapan ini diterjemahkan dengan cara yang lebih sederhana. Pasokan beras yang meningkat dibayangkan akan membuat harga lebih terjangkau. Aktivitas proyek diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan musiman. Dalam konteks daerah yang peluang ekonominya terbatas, harapan semacam ini wajar muncul.
Namun, di antara narasi resmi dan harapan masyarakat, terdapat ruang analitis yang perlu diisi dengan kehati-hatian. Secara ekonomi, hubungan antara peningkatan pasokan dan penurunan harga tidak selalu berjalan linier. Berbagai studi menunjukkan bahwa harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor lain: distribusi, biaya produksi, rantai pasok, dan struktur pasar. Pasokan yang meningkat di satu wilayah tidak otomatis menurunkan harga jika sistem distribusinya tetap terpusat atau biaya produksinya tinggi.
Hal yang sama berlaku untuk penyerapan tenaga kerja. Proyek skala besar sering kali membutuhkan tenaga dengan keterampilan tertentu dan peralatan mekanis yang tidak selalu tersedia di tingkat lokal. Tanpa desain yang secara eksplisit memprioritaskan tenaga kerja setempat, ada risiko bahwa manfaat ekonomi justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara masyarakat sekitar hanya menjadi penonton dari aktivitas yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
Risiko ini menjadi lebih signifikan ketika proyek swasembada pangan dipahami sebagai program jangka pendek. Penanaman padi mungkin dapat dilakukan dalam satu atau dua musim tanam, tetapi keberlanjutan ekonomi tidak ditentukan oleh keberhasilan awal semata. Jika setelah beberapa tahun proyek tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat, harga beras, atau stabilitas ekonomi lokal, tekanan untuk mengubah orientasi lahan akan muncul kembali.
Di titik inilah pelajaran dari berbagai preseden nasional menjadi relevan. Lahan yang telah dibuka, infrastruktur yang telah dibangun, dan ekosistem yang telah berubah menciptakan kondisi di mana pilihan untuk kembali ke fungsi awal hampir tidak mungkin. Ketika proyek pangan dianggap tidak lagi efisien, alih fungsi lahan menjadi opsi yang terlihat rasional, terutama jika ada komoditas lain yang menawarkan keuntungan lebih cepat dan pasti.
Kekhawatiran ini tidak berdiri di ruang spekulasi semata. Ia diperkuat oleh kondisi ekologis spesifik wilayah yang akan menjadi lokasi utama proyek. Kecamatan Ulubongka, khususnya Desa Uematopa, disebut sebagai area dengan luasan signifikan untuk pengembangan swasembada pangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki catatan bencana banjir yang berulang, dengan kejadian banjir tercatat beberapa kali dalam satu tahun pada periode sebelumnya.
Catatan ini penting, bukan sebagai argumen untuk menolak proyek, tetapi sebagai peringatan ekologis. Wilayah yang memiliki riwayat banjir menunjukkan bahwa sistem hidrologinya sudah berada dalam kondisi rentan. Pembukaan lahan dalam skala besar berpotensi memperburuk kondisi tersebut, terutama jika dilakukan tanpa perencanaan tata air yang ketat dan berbasis data lokal.
Hutan dan vegetasi alami berperan penting dalam menyerap air hujan dan mengatur aliran permukaan. Ketika tutupan ini berkurang, air hujan yang sebelumnya tertahan akan mengalir lebih cepat ke dataran rendah, meningkatkan risiko banjir. Dalam jangka panjang, perubahan ini tidak hanya berdampak pada area proyek, tetapi juga pada permukiman dan lahan pertanian di sekitarnya.
Selain itu, wilayah seperti Uematopa juga merupakan ruang hidup bagi berbagai spesies lokal. Pembukaan lahan tidak hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga memutus hubungan antara manusia dan lingkungan yang telah terbentuk dalam waktu lama. Hilangnya habitat tidak selalu terlihat sebagai kerugian langsung, tetapi dampaknya akan muncul secara bertahap, sering kali ketika kerusakan sudah sulit dipulihkan.
Di hadapan semua ini, pertanyaan yang muncul bukanlah apakah swasembada pangan diperlukan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, dengan asumsi apa, dan dengan mekanisme evaluasi seperti apa. Tanpa transparansi kajian lingkungan, tanpa keterlibatan pengetahuan lokal, dan tanpa rencana keberlanjutan yang jelas, proyek sebesar apa pun berisiko mengulang pola yang sama.
Harapan penulis sederhana, tetapi berangkat dari sikap kehati-hatian yang rasional. Pengambilan keputusan ke depan semestinya tidak hanya bertumpu pada target produksi dan luas tanam, melainkan juga pada data ekologis yang telah tersedia, sejarah bencana yang tercatat, serta struktur sosial masyarakat yang akan hidup paling lama dengan dampak kebijakan tersebut. Tanpa mempertimbangkan ketiga aspek ini secara setara, swasembada pangan berisiko dipersempit menjadi sekadar angka capaian, bukan proses keberlanjutan.
Kehati-hatian dalam kebijakan sering kali dipersepsikan sebagai hambatan bagi percepatan pembangunan. Padahal, dalam konteks pangan dan lingkungan, kehati-hatian justru berfungsi sebagai alat ukur rasionalitas. Evaluasi terbuka, kajian yang dapat diakses publik, dan keterlibatan pengetahuan lokal bukanlah pelengkap administratif, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang.
Opini ini tidak menawarkan solusi instan, karena persoalan yang dihadapi bukan persoalan yang dapat diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal. Ia hanya berupaya mengingatkan bahwa kebijakan pangan selalu bersentuhan langsung dengan kehidupan banyak orang, serta dengan tanah yang tidak memiliki suara untuk menolak atau menyetujui. Ketika sebuah keputusan diambil, dampaknya tidak berhenti pada laporan akhir proyek, tetapi terus bekerja dalam bentuk perubahan lanskap, mata pencaharian, dan risiko ekologis yang diwariskan.
Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa masa berlaku sebuah kebijakan sering kali jauh lebih singkat daripada masa berlaku dampaknya. Penandatanganan keputusan mungkin selesai dalam hitungan hari, tetapi konsekuensinya dapat bertahan puluhan tahun. Oleh karena itu, tanggung jawab kebijakan tidak berhenti pada pelaksanaan, melainkan juga pada keberanian untuk meninjau ulang, mengoreksi, atau bahkan menghentikan langkah yang terbukti membawa risiko lebih besar daripada manfaat.
Jika swasembada pangan benar-benar dimaksudkan sebagai jalan menuju kemandirian, maka kehati-hatian tidak seharusnya dipandang sebagai sikap pesimistis. Ia adalah syarat dasar dari kebijakan yang ingin bertahan. Di wilayah seperti Tojo Una-Una, kehati-hatian bukan sekadar pilihan moral atau kehendak baik, melainkan kebutuhan ekologis yang lahir dari sejarah wilayah itu sendiri. Mengabaikannya berarti mempercayakan masa depan pada harapan, bukan pada pengetahuan yang sudah tersedia.
