DPR RI Segera Evaluasi Diri Usai Demo Besar-besaran!
Desakan reformasi bergema setelah aksi demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespon cepat dengan rencana rapat evaluasi menyeluruh. Rapat yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi ini dijadwalkan Kamis, 4 September 2025.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan rapat ini sebagai tindak lanjut tuntutan publik yang disuarakan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Evaluasi akan mencakup berbagai hal penting, mulai dari transparansi kegiatan legislasi hingga tunjangan anggota dewan.
“Yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk 17+8,” ujar Dasco di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dasco menjelaskan bahwa DPR berkomitmen melakukan pembenahan secepatnya. “Kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR itu,” tambahnya.
Rapat evaluasi, kata Dasco, bertujuan menyatukan pandangan seluruh fraksi terkait berbagai tuntutan, termasuk poin-poin yang tercakup dalam tuntutan “17+8”. “Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” jelasnya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, akan memimpin langsung proses evaluasi dan reformasi DPR. Tujuannya, mewujudkan lembaga legislatif yang lebih baik dan transparan. “Evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco.
Dasco menekankan pentingnya momentum ini sebagai pembelajaran bagi seluruh anggota dewan. “Tentunya tekad daripada seluruh Anggota DPR yang mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” tutupnya.
Sebelumnya, berbagai tuntutan publik yang beredar luas di media sosial mendesak transparansi, reformasi, dan empati dari DPR. Tuntutan tersebut menetapkan tenggat waktu 5 September 2025 untuk pemenuhannya.
DPR bergerak cepat menanggapi desakan publik ini. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Hasil rapat evaluasi dan rencana reformasi DPR akan dinantikan publik sebagai bukti komitmen nyata DPR dalam menjalankan tugasnya.
