Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan peninjauan langsung kondisi keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat premanisme.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, memimpin peninjauan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan dan memonitor penanganan ormas yang mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan iklim investasi di Jawa Tengah.
Asep menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan.
Penindakan Tegas dan Pembinaan
Pemerintah tidak akan ragu menindak tegas oknum ormas yang terbukti melanggar hukum. Selain penindakan hukum, pemerintah juga akan memberikan pembinaan kepada ormas-ormas tersebut agar tidak terjerumus kembali ke dalam tindakan premanisme.
Asep menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Tengah atas upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Laporan dari Polda Jawa Tengah menunjukkan situasi keamanan relatif kondusif.
Kawasan Industri Rawan Premanisme
Meskipun relatif kondusif, tetap ada potensi kerawanan yang perlu diwaspadai. Berdasarkan data Polda Jawa Tengah, sepanjang tahun 2025 telah terjadi 26 gangguan kamtibmas di 15 Polresta/Polres.
Beberapa kawasan industri menjadi titik rawan aktivitas ormas yang terafiliasi dengan premanisme. Kawasan-kawasan tersebut antara lain Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Kendal, dan Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak.
Upaya Pencegahan dan Penindakan Lebih Lanjut
Pentingnya peningkatan pengawasan dan patroli di kawasan industri tersebut perlu ditingkatkan. Kerjasama antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pihak industri sangat krusial untuk mencegah aksi premanisme.
Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya premanisme dan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan persuasif dan rehabilitatif juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah terulangnya tindakan premanisme.
Langkah-langkah preventif, seperti pembentukan Satgas Anti Premanisme di tingkat desa/kelurahan, juga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sistem keamanan di tingkat akar rumput. Hal ini dapat dikombinasikan dengan program pembinaan keterampilan bagi anggota ormas agar mereka memiliki alternatif mata pencaharian yang lebih produktif.
Dampak Premanisme Terhadap Investasi
Premanisme tidak hanya mengganggu ketertiban masyarakat, tetapi juga berdampak negatif terhadap iklim investasi. Potensi kerugian ekonomi akibat aksi premanisme sangat besar, termasuk hilangnya kepercayaan investor dan terhambatnya pembangunan ekonomi.
Oleh karena itu, penindakan tegas dan pencegahan premanisme merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
Pemerintah perlu terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kalangan pengusaha dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas premanisme dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Jawa Tengah.
