Berankat dari konsekuensi atas nilai tersebut, tentunya kita akan diperhadapkan dengan suatu konsekuesni bahwa apakah nilai bagi masayarakat adat Gorontalo tidak dapat dijadikan sebagai formulasi kebijakan untuk menetapkan landasan netralitas politik birokarsi dalam setiap perhelatan politik lokal Gorontalo kontemporer? Pada level ini, Taki Node layak untuk menjadi sumber inspirasi bagi prakrek penyelenggaraan pemerintahan dalam menjungjung netralitas birokrasi. Catatan Verrianto Madjowa (2015:5-6) menunjukan bahwa setelah dilantik pada tanggal 5 Agustus 1963 praktek penyelenggaraan pemerintah berlandaskan pada falsafah masyarakat adat Gorontalo yang bersumber dari ASQ. Kenetralan sebagai abdi negara ditunjukan lewat penolakan terhadap SK Menteri Dalam Negeri Agar kepala daerah wajib berkampanye untuk Golkar dan harus memenangkan Golkar disemua tempat minimal 51%.
Sikap loyalitas kepada negara dibuktikan dengan ketegasan untuk menolak berkampanye untuk Golkar, tentunya hal ini beririsan dan sesuai dengan perilaku salbia sebagai konsep budi adat Gorontalo. Atas kejujuran dan keadilan bagi ta’uwa berakibat pada target perolahan suara partai Golkar di Gorontalo Pada Pemilu 1971. Atas kesetiaannya kepada negara, Taki Niode memilih untuk mengundurkan dari Walikotapraja Gorontalo. Berdasarkan pada temuan penelitian dan catatan atas Taki Niode dapat memberikan penguatan bahwa perilaku salbia dapat dijadikan alternatif dalam mendorong perilaku rasional politik birokrasi. Pada konteks ini, perlu adanya transformasi lingkungan kontekstual dalam praktek birokrasi di daerah. Dengan penguatan tersebut dianggap mampu untuk mendorong sikap netralitas politik birokrasi dalam Pemilu.
