Relevansi Hakikat Kultural Politik dengan Netralitas Politik Birokrasi

23 Oktober 2022, 11:13 WIB

Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,M.A
Fotot : Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,M.A

Negara dan generasinya sering lupa akan esksitensi kultural dalam penjelmaan kontestasi serta apa yang dicita-citakan oleh negara, yang mana birokrasi wajib netral dalam Pemilu. Kita lupa akan konsistensi nilai manusia sebagai mahkuk . Artinya ASN dihargai hak politiknya untuk memilih, namun dibatasi partisipasi politik mereka. Simalakama bagi posisi ASN sebagai birokrasi, disisilan hirarki seperti apa yang di asumsikan oleh Weber sebagai rasionalitasnya tidak terbukti bagi negara berkembang. Selama ASN tidak dicabut hak politiknya untuk memilih, mereka selalu terjebak dalam narasi politik praktis. Dalam prakreknya, ASN selalu dimanfaatkan untuk kemenangan calon atau partainya kepala daerah.

Dalam melegitimasi hal tersebut, kemenangan partai politik disetiap level pemilihan kabuptan kota dan provinsi tidak terlepas dari keberadaan kepala daerah sebagai petahana. Kondisi demikian bukan hanya terjadi di provinsi Gorontalo namun menjadi bagian dari integrasi politik nasional kontenporer. Celakanya lagi buta kita sebagai negara bangsa adalah menempatkan sesuai yang bukan para koridornya. Banyak yang merasa pandai, dari kepandaiannya mereka merasa merasuki semua isu atau masalah menyangkut dengan eksistensi negara terutama mengenai netralitas birokrkasi

Alternatif Netralotas Birokrasi Dalam Perspektif Hulondalo

Dengan tidak memungkiri apa yang dikemukakan oleh Riigs tentang birokrasi dinegara berkembang dengan tipe salah, kesimpulan sederhana yang dapat dikemukakan adalah parktek penyelenggaraan birokrasi dinegara berkebang seperti Indonesia tidak terlepas dari konteks prismatic ala Riggs (1996) Dengan demikian, lingkungan kontekstual sangat erat kaitanya dengan praktek penyelenggaraan birokrasi. Bagi Indoensia, persoalan ini tidak dapat disampingkan, dimana praktek birokrasi di daerah tertentu akan sangat berbeda dengan daerah lain. Atas hal tersebut, praktek kepemimpinan birokrasi transformasional sangat penting dilakukan untuk menjaga netralitas politik birokrasi dalam setiap perhelatan Pemilu.

Ikuti Saluran WhatsApp Kami

Dapatkan update berita terkini dari www.penadata.com/ langsung di WhatsApp Anda.

Ikuti Sekarang