Relevansi Hakikat Kultural Politik dengan Netralitas Politik Birokrasi

Isu mengenai netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada adalah bagian dari kontestasi politik yang tidak dapat diindahlan. Hal demiikian didukung oleh berragam pesrpektif yang memiliki kesimpulan yang sama bahwa studi birokrasi kontemporer memiliki kesimpulan yang sama, dimana birokrasi tidak netral dalam Pemilu. Akar musabab pastinya sangat berragam juga. Seprtinya apa yang menjadi tolak ukur KASN 2021 dalam menelaah netralitas birokrasi menemukan bahwa ikatan kekeluargaan, peran kepala daerah sebagai PPK serta perefernsi jabatan karis birokrasi menjadi kendala terbesar dalam penegakan netralitas birokrasi. Semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek netralitas pelayanan, netralitas kebijakan politik dan netralitas poltik birokrasi hingga pada penjelmaan birokrasi berakhlak sejatinya belum menemukan titik terang dalam implementasinya.