Baca Juga : Berlindung dibalik Pancasila dengan gaji ratusan juta
Hari ini, kita melihat rakyat dari berbagai kalangan dan latar belakang yang diwakili mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan atas kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, suara-suara tersebut dibungkam dengan tindak kekerasan. Seolah-olah kekerasan menjadi jalan satu-satunya jawaban atas segala tuntutan. Adagium “kekuasaan berada di tangan rakyat” hanya menjadi omong kosong para penguasa yang selalu digaungkan setiap lima tahun sekali saat ada pemilihan. Setelah semuanya berakhir, kembali lagi menjadikan rakyat sebagai korban kebijakan.
Akhirnya, semoga saja setiap pemerintahan yang tidak berdiri bersama rakyat, yang menyepelekan kesejahteraan rakyat, yang tidak mengindahkan bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat adalah amanat undang-undang, akan segera menyadai segala kekeliruan terhadap kekuasaan yang disalahgunakan. Sebagaimana kata Mahatma Ghandi “pemerintahan sejati akan tercapai bukan dengan kekuasaan yang diraih oleh sekelompok kecil, melainkan diraih dengan kemampuan dari seluruh rakyat yang menentang segala kekuasaan yang disalahgunakan.” Tegasnya, pemerintah yang adil dan mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, ialah pemerintah yang mendidik rakyatnya agar dapat menyadari kemampuannya untuk menyuarakan setiap kebijakan yang keluarkan oleh kekuasaan jika itu bertentangan dengan kesejahteraan rakyat. Kalau pun ada perbedaan, itu tidak dibungkam dengan tindak kekerasan dengan alasan menjaga stabilitas keamanan.
Judul : Atas Nama Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat Dikorbankan.
Penulis : Ardin Bataweya
Jabatan: Sekretaris FSPPKG
