Aksi Demo Ricuh di Depan Gedung DPR: 351 Orang Diamankan, 196 di Antaranya Anak di Bawah Umur
Unjuk rasa di sekitar Gedung DPR pada Senin (25/8) berakhir ricuh. Polda Metro Jaya mengamankan 351 orang, di mana 196 di antaranya adalah anak di bawah umur. Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan orang tua dan peran media sosial dalam mencegah keterlibatan anak-anak dalam aksi yang berpotensi bahaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa polisi telah berupaya mengedepankan pendekatan persuasif. Namun, kelompok perusuh tetap melakukan tindakan anarkis. Mereka merusak fasilitas umum, seperti separator busway dan pagar Gedung DPR, bahkan menyerang petugas keamanan.
“Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya jelas, setiap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat akan kami layani dan amankan. Namun ada pihak lain di luar massa penyampai pendapat yang justru melakukan perusakan dan penyerangan,” ungkap Ade Ary.
Polisi juga mengungkapkan hasil tes urine menunjukkan tujuh orang dewasa positif narkoba; enam positif sabu dan satu positif benzodiazepin. Kasus ini ditangani Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Para pelaku anarkis juga melempari kendaraan di jalan tol.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo, memimpin pengamanan dan telah memberikan imbauan persuasif. Namun, karena imbauan tersebut diabaikan, akhirnya dilakukan penertiban. Anak-anak yang diamankan berasal dari berbagai wilayah, termasuk Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, dan Sukabumi.
Polisi menduga anak-anak tersebut terpengaruh ajakan melalui media sosial. “Kami imbau orang tua lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak mudah terprovokasi ajakan-ajakan di medsos. Aksi unjuk rasa bukan tempat bagi pelajar,” tegas Kabid Humas. Seluruh anak yang diamankan telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Maria, menyayangkan banyaknya anak sekolah yang terlibat dalam aksi tersebut. Ia menekankan pentingnya mengusut akar masalah keterlibatan anak dalam aksi massa dan mengajak semua pihak melindungi anak dari aktivitas politik jalanan.
“Jumlahnya cukup besar, ada 196 anak. Mereka sebagian besar ikut karena ajakan teman atau media sosial, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini tentu merampas waktu belajar dan masa depan mereka,” jelas Sylvana.
Sylvana juga berharap anak-anak dapat menyalurkan aspirasi melalui jalur yang tepat dan konstruktif, bukan dengan ikut serta dalam aksi berisiko. “Kami berharap anak-anak bisa menyalurkan aspirasi dengan cara yang benar, di keluarga, di sekolah, atau forum resmi yang sesuai. Mereka harus belajar menyampaikan pendapat secara positif dan konstruktif, bukan ikut-ikutan dalam aksi yang berisiko,” tambahnya.
