Presiden Prabowo Subianto menargetkan APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028. Untuk mencapai target ambisius ini, beliau meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berkontribusi sebesar Rp 808 triliun kepada negara. Jumlah ini setara dengan USD 50 miliar dengan asumsi kurs Rp 16.162 per dolar AS.
Target kontribusi Danantara tersebut didasarkan pada potensi aset BUMN yang mencapai lebih dari USD 1.000 miliar. Presiden Prabowo berpendapat, BUMN seharusnya mampu memberikan kontribusi minimal USD 50 miliar kepada negara. Dengan kontribusi sebesar itu, APBN dapat diproyeksikan tanpa defisit.
“Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari USD 1.000 miliar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD 50 miliar. Kalau USD 50 miliar (disumbang Danantara ke Negara), APBN kita tidak defisit,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Menanggapi permintaan Presiden, CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan kesiapannya untuk berupaya semaksimal mungkin mencapai target tersebut. Rosan menjelaskan, timnya akan memanfaatkan investasi, aset, dan ekuitas yang tersedia sebagai parameter kinerja.
“Kita kan, apapun itu, kita akan coba melakukan semaksimal mungkin. Dengan investasi yang ada, dengan aset yang ada, dan juga dengan equity kita yang ada. Itu kan menjadi parameter-parameter yang kita gunakan untuk performance kita ke depannya,” ujar Rosan saat ditemui di Gedung DPR RI.
Pernyataan Rosan ini menunjukkan komitmen Danantara untuk memenuhi harapan Presiden. Namun, ia juga menekankan pentingnya pembandingan kinerja Danantara dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) negara lain sebagai acuan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas strategi investasi Danantara.
“Kita harus selalu siap untuk melaksanakan program-program dari Danantara yang sudah ada,” tambah Rosan.
Selain target kontribusi finansial, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Danantara untuk melakukan restrukturisasi BUMN. Salah satu fokusnya adalah pengurangan jumlah komisaris di BUMN yang dianggap berlebihan.
“Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget, saya potong setengah komisarisnya paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5,” papar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menginginkan jumlah komisaris BUMN idealnya tidak lebih dari 5 orang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen BUMN, sehingga berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan negara. Langkah ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola BUMN yang lebih baik dan transparan.
Target APBN tanpa defisit pada 2027-2028 merupakan target yang sangat menantang, mengingat kompleksitas ekonomi dan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan negara. Namun, dengan komitmen dan langkah strategis dari Danantara serta reformasi di tubuh BUMN, target tersebut memiliki potensi untuk tercapai. Keberhasilannya akan bergantung pada pelaksanaan efektif dari rencana strategis Danantara dan reformasi di BUMN. Penggunaan ROA sebagai parameter kinerja juga perlu dikaji secara detail untuk memastikan akurasi dan pencapaian target yang realistis.
