Gorontalo — Proses Pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (Pilbem) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tahun 2025 menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi pesta demokrasi mahasiswa yang murni, jalannya Pilbem justru diwarnai dugaan pelanggaran etika pemilu serta intervensi terhadap kebebasan memilih.
Salah satu isu yang mencuat adalah beredarnya pesan berantai yang mewajibkan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memilih pasangan calon tertentu. Ironisnya, pilihan politik mahasiswa ini dikaitkan dengan kewajiban administratif untuk menunjukkan keaktifan dalam kegiatan non-akademik.
Dalam pesan tersebut, mahasiswa KIP diarahkan untuk mencoblos pasangan calon dengan nomor urut tertentu, kemudian diminta mengisi formulir serta mengirimkan bukti berupa tangkapan layar proses pemilihan. Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari syarat keaktifan yang berkaitan dengan keberlanjutan program KIP.
Praktik semacam ini sontak memicu kritik keras dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai, tindakan tersebut mencederai prinsip demokrasi kampus yang harus dijalankan secara bebas dan tanpa tekanan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa Pilbem tahun ini tidak berjalan secara sehat dan terbuka. Ketika pemilihan dicampuradukkan dengan kepentingan administratif, maka demokrasi kampus berubah menjadi alat kontrol,” ujar Yeheskiel Van Bahowu, mahasiswa penerima KIPK, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (10/06/2025).
Dugaan mobilisasi suara melalui tekanan terhadap mahasiswa penerima bantuan pemerintah pun dinilai berpotensi menggeser arah Pilbem. Alih-alih menjadi representasi aspirasi mahasiswa, pemilihan terancam didominasi oleh agenda tersembunyi yang justru memperlemah proses demokratis.
Sejumlah mahasiswa mendesak agar panitia pemilihan maupun pihak rektorat turun tangan menyikapi persoalan ini secara serius. Mereka menyerukan agar dilakukan investigasi menyeluruh serta peninjauan ulang terhadap proses Pilbem 2025.
“Kami menuntut panitia pemilihan dan pihak kampus untuk menjaga netralitas dan menjamin Pilbem berjalan tanpa intimidasi maupun intervensi. Ini penting agar pesta demokrasi di kampus tidak kehilangan maknanya,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.
Sejatinya, Pilbem bukan hanya sekadar ajang memilih pemimpin mahasiswa. Lebih dari itu, momentum ini menjadi sarana edukasi politik yang sehat bagi civitas akademika. Karena itu, segala bentuk penyimpangan yang mencederai semangat demokrasi perlu ditindak tegas demi menjaga marwah proses pemilihan di lingkungan perguruan tinggi. Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia Pilbem maupun rektorat UNG belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik yang tengah bergulir.
