Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan aset negara yang terkait dengan mega skandal BLBI. PKB menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut.
“PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Pengambil alihan saham BCA harus dengan segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal BLBI. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan,” tegas Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri, Jumat (16/8). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas usulan serupa yang sebelumnya dilontarkan oleh ekonom UGM, Sasmito Hadinegoro.
Ahmad Iman Syukri menekankan bahwa pengambilalihan saham BCA tidak membutuhkan tambahan dana. Ia berpendapat pemerintah sudah memiliki hak atas saham tersebut sejak awal, melalui suntikan dana BLBI.
“Pemerintah sudah menyuntikan dana ke BCA melalui BLBI. Karena adanya rekayasa, akhirnya 51 persen menjadi milik Djarum Grup. Saham yang sejatinya milik pemerintah ini yang harus diambil. Pemerintah yang punya dana malah tidak punya saham, lucu,” tambahnya. Pernyataan ini menyiratkan adanya dugaan manipulasi dalam proses kepemilikan saham BCA pasca-penyuntikan dana BLBI.
Menurut Ahmad, pengungkapan dugaan rekayasa kepemilikan saham BCA sangat penting. Kasus ini menyangkut keuangan negara dan perlu ditangani secara serius.
“Jika Presiden Prabowo mau menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi. Memang perlu ide yang out of the box. Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo,” jelas Anggota Komisi XIII DPR RI tersebut. Ia berharap Presiden Prabowo, yang dikenal dengan pendekatan yang tegas, dapat menyelesaikan permasalahan ini.
Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan bahwa dana BLBI berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya dan aset negara dilindungi.
“Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Padahal, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi,” tutupnya. Kegagalan dalam menuntaskan kasus ini, menurutnya, akan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik.
Sebelumnya, Ekonom UGM, Sasmito Hadinegoro, juga telah menyampaikan pandangan serupa. Ia mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan mega skandal BLBI, termasuk mengambil alih saham BCA.
“Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar,” ujar Sasmito. Pernyataan ini menguatkan argumen bahwa pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil alih saham tersebut.
Kasus BLBI dan kepemilikan saham BCA ini melibatkan sejumlah pihak dan memerlukan investigasi mendalam untuk mengungkap kebenarannya. Pengambilalihan saham BCA oleh pemerintah, jika terbukti adanya penyimpangan, akan menjadi langkah penting dalam mengembalikan aset negara dan menegakkan hukum. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan dalam kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan publik. Keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil langkah tegas sangat dinantikan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
