Gorontalo – Aktivis Gorontalo Ikbal Ka’u mendesak Polda Gorontalo untuk mengambil langkah tegas dan terbuka dalam menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Boalemo, sebagaimana disampaikan oleh Marten Basaur dalam sejumlah pemberitaan baru-baru ini.
Diketahui dari beberapa sumber yang beredar luas, mantan pelaku PETI, Marten Basaur mengaku siap menyerahkan bukti-bukti dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam aktivitas tambang ilegal di Boalemo, bahkan marten menyebut adanya keterlibatan oknum aparat kepolisian. Namun ia menegaskan bahwa langkah tersebut akan dilakukan dengan syarat: penegakan hukum dijalankan secara adil dan tidak tebang pilih.
Menanggapi hal itu, aktivis Ikbal Ka’u menyatakan bahwa pernyataan Marten adalah peringatan serius bagi institusi penegak hukum di Gorontalo untuk segera menunjukkan keberpihakan pada keadilan yang sesungguhnya.
“Kalau benar ada oknum aparat yang ikut bermain di balik aktivitas tambang ilegal, itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan moral aparat negara,” tegas Ikbal Ka’u saat dimintai tanggapan, Kamis (25/12/2025).
Ikbal mendesak Kabid Propam Polda Gorontalo agar segera melakukan penyelidikan internal dan menindak tegas siapa pun yang terbukti ikut terlibat. Ia juga menilai bahwa transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Polda dan Propam jangan hanya berdiam diri. Harus ada langkah nyata, bukan hanya wacana. Kami mendorong agar segera digelar konferensi pers terbuka, menghadirkan Marten Basaur dan pihak-pihak terkait agar publik tahu siapa sebenarnya yang bermain di balik PETI Boalemo,” ujarnya.
Menurut Ikbal, persoalan tambang ilegal di Boalemo telah lama menjadi luka sosial dan hukum di tengah masyarakat. Ia menilai penegakan hukum selama ini masih beraroma pilih kasih, di mana masyarakat kecil sering dijadikan tumbal, sementara aktor kuat justru seolah kebal hukum.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan itu tidak bisa dinegosiasikan dengan pangkat, jabatan, atau seragam,” tambahnya.
Ikbal Ka’u juga menegaskan bahwa kalangan aktivis Gorontalo siap mengawal dan mengawasi proses hukum ini hingga tuntas. Ia menilai, jika dugaan Marten Basaur terbukti benar, maka publik berhak menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum dari aparat yang terlibat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika penegakan hukum masih setengah hati, kami siap melakukan aksi moral di depan Polda Gorontalo untuk menagih janji transparansi,” tutupnya.
