Ribuan siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia mengalami keracunan makanan. Kejadian ini mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat aturan guna mencegah terulangnya insiden serupa. Langkah tegas diambil untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diterima para siswa.
Aturan baru mewajibkan seluruh koki di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat resmi. Selain itu, yayasan mitra penyelenggara program wajib menyediakan koki pendamping di setiap dapur. Langkah ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan kualitas pengolahan makanan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa pengawasan kini tak hanya dilakukan oleh BGN, tetapi juga oleh yayasan yang bertanggung jawab atas masing-masing dapur. “Kontrol kini bukan hanya dari BGN, tetapi juga dari yayasan yang bertanggung jawab atas dapur masing-masing,” ujarnya.
Banyak SPPG diketahui melanggar aturan, terutama terkait waktu memasak. SOP terbaru menetapkan makanan yang telah dimasak harus dikonsumsi maksimal enam jam setelahnya. Namun, praktik memasak jauh sebelum waktu konsumsi masih terjadi di beberapa dapur, meningkatkan risiko keracunan.
Dengan sertifikasi koki, diharapkan proses pengolahan makanan lebih disiplin. “Chef yang bersertifikat memahami risiko dan tidak akan berani melanggar SOP,” tambah Nanik. Sertifikasi ini diharapkan dapat menekan pelanggaran SOP dan menjamin keamanan pangan.
BGN akan menjatuhkan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti lalai. Sanksi yang diberikan beragam, mulai dari penutupan operasional hingga pencopotan kepala SPPG. Nanik menekankan bahwa dapur yang patuh pada petunjuk teknis seharusnya terbebas dari insiden keracunan.
Selain memperketat SOP, BGN berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti kepolisian, BIN, BPOM, dan dinas kesehatan. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat investigasi jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan. Kasus di Bandung Barat, di mana dua dapur dari satu yayasan ditutup, menjadi contoh nyata tindakan tegas BGN.
Keselamatan siswa menjadi prioritas utama BGN. Nanik menegaskan keseriusan BGN dalam menangani masalah ini. “Kami serius, tidak main-main. Satu nyawa pun sangat berharga bagi BGN,” tegasnya.
Dengan kebijakan baru ini, BGN berharap Program MBG dapat berjalan lebih aman, higienis, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh penerima. Upaya ini menjadi langkah penting dalam memastikan keamanan pangan bagi siswa penerima program MBG di seluruh Indonesia.
