GORONTALO – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo kembali menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024. Acara ini berlangsung pada Senin (23/12/2024) di Ballroom Hotel Grand-Q, Kota Gorontalo.
Diskusi dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfotik, Sri Wahyuni D. Matona, serta dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif, dan sejumlah perwakilan dari Bapppeda serta stakeholder terkait lainnya dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kepala Dinas Kominfotik, Sri Wahyuni, menekankan bahwa diskusi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan.
“Penyelenggaraan statistik sektoral memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data. Data yang akurat dan relevan menjadi pilar utama dalam pengambilan kebijakan yang efektif dan akuntabel,” ujar Wahyuni.
Ia juga memaparkan rencana kerja statistik sektoral 2025 yang mencakup beberapa fokus utama, yaitu:
- Penguatan kapasitas koordinasi antar kabupaten/kota.
- Penyusunan dan harmonisasi data melalui pengembangan infrastruktur data dan perangkat lunak open source.
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap tata kelola data sektoral.
- Workshop pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan pimpinan.
Wahyuni mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan dukungan kebijakan dari pimpinan menjadi tantangan utama. “Kami berharap gubernur, sekda, dan bupati/wali kota dapat mendukung penuh penyelenggaraan statistik sektoral ini,” harapnya.
Kepala Bidang Statistik, Debby Habbie, selaku ketua panitia, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan kelanjutan dari upaya harmonisasi dan akurasi data sektoral yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Gorontalo.
“Kami memastikan data sektoral yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah,” jelas Debby.
Sri Wahyuni menambahkan bahwa data yang terintegrasi ke dalam Portal Satu Data Nasional akan menjadi langkah konkret dalam penguatan tata kelola pemerintahan digital.
Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari BPS, Bapppeda provinsi dan kabupaten/kota, jajaran bidang statistik, serta tamu undangan lainnya. Dengan kolaborasi ini, diharapkan pengelolaan statistik sektoral di Gorontalo dapat menjadi percontohan nasional.
“Diskusi ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk memastikan tata kelola pemerintahan berbasis data berjalan optimal,” tutup Sri Wahyuni.
