TOJO UNA-UNA – Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menyampaikan pernyataan sikap tegas menolak dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat nelayan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Rabu (24/12/2025).
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada media, aliansi nelayan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah dan lembaga legislatif terhadap rakyat, khususnya nelayan pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.
“Tindakan ini kami anggap sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah dan dewan perwakilan terhadap rakyatnya,” tegas pernyataan sikap yang disampaikan aliansi tersebut.
Aliansi nelayan juga mengecam keras tudingan yang menyebut bahwa mereka bukan nelayan asli atau bukan berasal dari masyarakat Tojo Una-Una. Tuduhan tersebut dinilai sebagai bentuk fitnah yang mencederai martabat nelayan.
Menurut mereka, nelayan pesisir telah memberikan kontribusi nyata terhadap daerah melalui aktivitas melaut dan ekonomi perikanan, serta menetap dan hidup turun-temurun di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
“Tuduhan tersebut bentuk dari memfitnah kami sebagai nelayan yg selama ini memberikan kontribusi besar kepada daerah yg berasal dari hasil aktivitas kami sebagai nelayan yg bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain itu, aliansi nelayan menyatakan kekecewaan mendalam terhadap langkah Sekretaris DPRD Tojo Una-Una yang melaporkan nelayan terkait insiden kerusakan fasilitas DPRD.
Mereka menegaskan bahwa kerusakan tersebut terjadi secara spontan sebagai bentuk luapan emosi akibat pernyataan Ketua DPRD yang menolak aksi nelayan, yang dinilai melukai perasaan rakyat.
“Kerusakan fasilitas di DPRD adalah spontanitas kami akibat statment dari ketua DPRD yang menolak aksi tersebut dan itu melukai hati kami sebagai rakyat,” tulis aliansi dalam pernyataan sikapnya.
Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Tojo Una-Una menegaskan tidak akan mundur jika ada nelayan yang dikriminalisasi. Mereka bahkan memastikan gelombang aksi massa akan dilakukan dalam jumlah yang lebih besar sebagai bentuk perlawanan.
“Jika ada saudara, kawan, dan teman kami yang dikriminalisasi, maka kami tidak akan mundur sejengkal pun. Gelombang massa akan berlipat ganda,” tegas mereka.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una maupun DPRD terkait tuntutan dan pernyataan sikap aliansi nelayan tersebut.
Sebelumnya Aliansi Masyarakat Nelayan pesisir Tojo una-una melakukan aksi demonstrasi penolakan Survei Seismik yang akan masuk dan beroperasi di Kawasan laut Teluk Tomini tepatnya di Ampana dan Kepulauan Togean, Selasa (23/12/2025).
