Tojo Una-Una — Ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Tojo Una-Una menggelar aksi demonstrasi menolak rencana survei seismik migas di kawasan perairan Teluk Tomini, tepatnya di laut Ampana dan Kepulauan Togean, Selasa (23/12/2025). Aksi ini dipicu kekhawatiran nelayan atas ancaman terhadap mata pencaharian dan ekosistem laut.
Aksi dimulai dari titik kumpul Jembatan Hayal, dilanjutkan ke kawasan pertokoan, Polres Tojo Una-Una, Dinas Perikanan, Kantor Bupati Tojo Una-Una, hingga berakhir di Gedung DPRD Tojo Una-Una. Sepanjang aksi, massa menyampaikan orasi ilmiah yang menyoroti dampak survei seismik terhadap aktivitas penangkapan ikan dan pariwisata bahari.
Koordinator Lapangan aksi, Muhamat Salam, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk pencegahan agar survei seismik tidak masuk dan beroperasi di wilayah laut Kabupaten Tojo Una-Una. “Hari ini nelayan Tojo Una-Una turun aksi sebagai bentuk penolakan agar survei seismik itu tidak masuk dan beroperasi di laut kami,” ujarnya saat orasi.
Menurut Aliansi, survei seismik yang dijadwalkan melintas pada pertengahan Desember 2025 mengharuskan perairan bebas hambatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memutus rompong nelayan—alat bantu tangkap yang selama ini digunakan—sehingga mengancam kelangsungan hidup nelayan pesisir.
Di Polres Tojo Una-Una, massa meminta kepolisian melakukan patroli dan penindakan jika terjadi pemutusan rompong secara sepihak. Aksi di lokasi ini berlangsung tertib. Namun, situasi sempat memanas saat massa tiba di Dinas Perikanan Tojo Una-Una setelah gerbang kantor ditutup. Massa menilai kepala dinas enggan menemui mereka. Setelah terjadi gesekan singkat, gerbang akhirnya dibuka dan orasi dilanjutkan.
Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una, Moh Basri, menyampaikan bahwa pihaknya perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah sebelum mengambil sikap.
“Saya ingin berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” ujarnya. Pernyataan tersebut dinilai belum menjawab tuntutan massa.
Massa kemudian bergerak ke Kantor Bupati Tojo Una-Una dan ditemui langsung oleh Bupati Ilham Lawidu, S.H. Dalam pernyataannya, Bupati menyebut survei seismik merupakan program pemerintah pusat dan belum sepenuhnya dilaksanakan.
“Saya tidak bisa menjamin memenuhi seluruh permintaan, namun hari ini saya bersama rakyat. Program ini juga bisa menguntungkan daerah,” kata Ilham Lawidu.
Pernyataan itu memicu kekecewaan massa yang menilai pemerintah daerah belum tegas menolak survei seismik. Massa lalu melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Tojo Una-Una. Di perjalanan sempat terjadi gesekan akibat teriakan provokatif dari pihak luar, namun berhasil diredam oleh koordinator lapangan.
Di DPRD, massa awalnya diterima dengan baik. Namun, ketidakpuasan terhadap jawaban pimpinan DPRD memicu aksi perusakan fasilitas gedung. Untuk meredam situasi, Ketua DPRD menghubungi Bupati agar hadir dan menandatangani surat petisi Aliansi Nelayan.
Dalam petisi tersebut, Aliansi menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Survei migas dinilai menghambat aktivitas penangkapan ikan dan memutus rompong nelayan sehingga mematikan mata pencaharian.
2. Survei berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam pariwisata bahari Kepulauan Togean.
3. Tidak adanya koordinasi dan pelibatan langsung nelayan terkait rencana survei seismik.
Setelah melalui pembahasan dan demi mengantisipasi eskalasi massa, Bupati Tojo Una-Una, Ketua DPRD, Koordinator Lapangan Muhamat Salam, serta perwakilan nelayan akhirnya sepakat menolak dan menghentikan sementara program survei seismik di Kabupaten Tojo Una-Una.
Aliansi Nelayan menyatakan akan menunggu hasil pertemuan Bupati dengan pemerintah pusat. Namun, mereka menegaskan harapan agar survei seismik dihentikan secara total. Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, aksi massa yang lebih besar disebut siap digelar kembali.
