BLORA – Bupati Blora, Arief Rohman meminta bantuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar mendukung pembangunan jalan di Kabupaten Blora.
Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penanganan Kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang, Senin (13/2/2023).
Arief Rohman menyampaikan, masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Blora, yakni 11,53 persen pada 2022.
Salah satunya disebabkan karena banyaknya desa miskin di tengah hutan yang belum memiliki akses infrastruktur secara baik.
Karena infrastruktur belum baik, mereka (warga tengah hutan) sulit untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, mengangkut hasil bumi, dan mengakses pendidikan hingga kesehatan.
Di Kabupaten Blora ada 47 persen wilayah berupa hutan.”
“Mayoritas penduduk miskin ekstrem kami berada di wilayah hutan.”
“Yang mana dari 271, ada 138 desa yang berada di wilayah hutan,’’ papar Arief Rohman melalui Tribunjateng.com, Senin (13/2/2023).
Dia mengungkapkan, problem yang ada masih soal infrastruktur
Kami mohon dukungan kepada Pemprov Jateng.”
“Ada beberapa jalan prioritas kami yang sudah kami selesaikan dengan APBD dan dana pinjaman.”
“Kini kami sedang fokus bagaimana membangun akses Randublatung – Getas arah Ngawi (Jawa Timur) di kawasan hutan KHDTK UGM yang kami dorong melalui Inpres Jalan,” jelas Arief Rohman.
Dikatakannya, jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Blora juga dalam kondisi rusak.
Blora sudah komunikasi dengan Kepala DPU BMCK Jateng untuk bisa ikut mendorong pembangunannya melalui Inpres Jalan dengan anggaran dari Pusat.
Jika saja jalan-jalan di Blora dibangun, kantong-kantong kemiskinan kami akan berkurang seiring terbukanya akses ekonomi yang baik,” terang Arief Rohman.
Mendengar permohonan Bupati Blora ini, Gubernur Ganjar Pranowo langsung memberikan responnya.
“Soal jalan dan sebagainya sudah.”
“Kami sudah bicara dengan Menteri PUPR.”
“Ada dana sekira Rp 31 triliun.”
“Kami sudah ngobrol di Medan dan sudah kami sampaikan itu,” terang Ganjar Pranowo.
Menurutnya, hal serupa pun ada usulan dari Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.
Ada yang dapat, ada yang tidak dapat sehingga dirinya ikut mengawal.
“Kebumen dan Purbalingga, kenapa kok bisa yang sana dapat, yang sini dapat, dan yang situ enggak.”
“Oh ternyata karena ada anggota DPR,” ungkap Ganjar Pranowo.
“Jadi yang tidak ada anggota DPR nya, akhirnya kami yang ngomong.”
“Pak Bupati, Inpresnya sudah disiapkan,” lanjut Ganjar Pranowo.
Kecuali jika ada jalan desa akses pertanian di dalam kawasan hutan yang hasil pengukurannya akan jadi (bisa menekan kemiskinan), Ganjar menyatakan eksekusi.
Dikatakannya, untuk jalan provinsi terlalu jauh untuk konteks pengurangan kemiskinan (rapat ini, red), nanti akan dibahas di musrenbang.
Atas jawaban itu, Bupati Arief lega menyusul ada dukungan dari Gubernur untuk ikut mendorong terbitnya Inpres Jalan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora.
Sebab, memang saat ini Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PUPR sedang menyiapkan regulasi agar Pusat dapat membantu pembangunan infrastruktur di daerah.
“Semoga perjuangan ini diberikan keberhasilan.”
“Kami tahu banyak jalan provinsi di Blora yang rusak seperti Ngawen – Kunduran, Ngawen – Japah – Todanan, dan Cepu – Kedungtuban – Randublatung,” harap Arief Rohman.
