Kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara, khususnya di sektor ekonomi. Kerja sama ekonomi yang lebih intensif menjadi fokus utama kunjungan kenegaraan ini, ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan kesepakatan strategis.
Empat MoU dan delapan poin kerja sama strategis telah disepakati Indonesia dan Tiongkok. Kesepakatan-kesepakatan ini diarahkan untuk membangun kemitraan ekonomi dan perdagangan yang berkelanjutan, stabil, dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Dua dari empat MoU tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Kedua MoU yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian berfokus pada penguatan sektor industri dan rantai pasok, serta percepatan proyek Two Countries Twin Parks (TCTP). Proyek TCTP ini menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan ambisi Indonesia untuk mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang. Kawasan industri ini diharapkan dapat menyaingi kawasan industri modern seperti Shenzhen di Tiongkok.
“Proyek Two Countries Twin Parks yang kami rencanakan berlokasi di Batang dengan luas sekitar 500 hektare, dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi seperti Shenzhen-nya Indonesia,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulisnya.
Selain Batang, pengembangan kawasan industri di Bintan, Kepulauan Riau, juga menjadi bagian dari kerja sama ini. Kawasan industri Bintan akan bermitra dengan kawasan industri di Provinsi Fujian, Tiongkok. Secara keseluruhan, ada tiga kawasan industri yang akan dikembangkan melalui kemitraan ini.
Proyek TCTP diproyeksikan akan menarik investasi asing yang signifikan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Airlangga menambahkan, investasi yang masuk dan komitmen untuk memperkuat rantai pasok kedua negara akan sangat signifikan.
“Ya, tentu investasi akan masuk, dan juga ada komitmen untuk memperkuat rantai pasok kedua negara. Kalau minimal Batang itu pengembangan awal itu USD3 miliar. Yang lain sedang dalam proses,” ungkap Airlangga.
Dengan terjalinnya kerja sama pengembangan kawasan industri melalui skema TCTP, diharapkan akan tercipta peningkatan konektivitas rantai pasok, peningkatan investasi berkualitas, dan penciptaan lapangan kerja yang berdampak positif pada perekonomian nasional.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkomitmen untuk mengawasi implementasi inisiatif strategis ini agar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kedua negara. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan keberhasilan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok.
