Scroll untuk baca artikel
News

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Jemaah Indonesia Hanya Rp 49,8 Juta

×

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Jemaah Indonesia Hanya Rp 49,8 Juta

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Sepakat, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 1444 H/2023 M yang harus dibayarkan jemaah Indonesia sebesar Rp 49,8 juta.

Kesepakatan itu terbentuk dalam Rapat Panita Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama secara virtual, Rabu (15/2/2023).

ADVERTISMENT
SCROLL KEBAWAH UNTUK LIHAT KONTEN

Sementara itu, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati adalah Rp 90,05 juta.

BIPIH per jamaah Rp 49,8 juta atau sebesar 55,3 persen meliputi biaya penerbangan, biaya hidup, dan biaya paket layanan Masyair,” kata Ketua Panja Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopan.

Panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dan Panja pemerintah sepakat bahwa rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H atau 2023 sebesar Rp 90.050.637,26 dari semula Rp 98.893.909.

Adapun kesepakatan ini diambil dalam rapat Panja terakhir antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah dan stakeholder terkait, sebelum pengambilan keputusan bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

“Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH 2023 dan Panja Pemerintah menyepakati besaran rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler sebesar Rp 90.050.637,26,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang sebagai pemimpin rapat Panja Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Sementara itu, nilai manfaat yang akan ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rerata Rp 40.237.937 atau 44,7 persen dari semula Rp 30 juta atau 30 persen.

Secara keseluruhan, nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp 8.090.360.327.213,67,” tutur Marwan , Rabu (15/2/2023).

Dalam rapat terakhir ini, ada beberapa komponen biaya haji yang dibahas.

Meliputi yakni konsumsi, akomodasi, dan masyair.

Terkait konsumsi, kedua pihak menyetujui konsumsi untuk jemaah haji di Mekkah ditambah 4 kali, menjadi 44 kali, dari semula 40 kali.

Sementara itu, konsumsi di Madinah diberikan 18 kali.

Menu katering untuk jemaah disepakati harus yang bernuansa Nusantara dam berbahan baku, serta pekerjanya berasal dari Indonesia.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengungkapkan, awalnya pemerintah menghilangkan konsumsi 2 hari menjelang Armuzna

Hal ini mengingat terbatasnya kemampuan distribusi dari pihak katering yang menjadi mitra.

Sebab, pada tanggal tersebut, 2,5 juta orang berkumpul di Mekkah dan banyak sekali jalan yang ditutup.

Namun, jika hal ini ditiadakan, jemaah bisa kesulitan mendapat makanan.

“Bila tidak diberikan pada H-3 dan H+2, seluruhnya selama 5 hari tidak ada makan, akan sulit bagi jemaah untuk mencari,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kerja Sama Pengelolaan Dana dan Asuransi Peserta Dana Pensiun
Bisnis

Jakarta, 5 Desember 2023 – Dana Pensiun LembagaKeuangan (DPLK) Syariah Muamalat menjalin kerja samapengelolaan dana kompensasi pasca kerja dan asuransi pesertadana pensiun dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT AsuransiTakaful Keluarga. Pelaksana Tugas Pengurus Utama DPLK Syariah MuamalatKadar Budiman mengatakan, kerja sama ini adalah bentuksinergi antara DPLK Syariah Muamalat dengan Bank Muamalat sebagai pendiri, BPKH sebagai Pemegang SahamPengendali (PSP) Bank Muamalat dan sekaligus memperkayafitur produk DPLK Syariah Muamalat dengan cover asuransijiwa peserta dana pensiun….