Iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Berlindung dibalik Pancasila dengan gaji ratusan juta

PenaData Rabu, 08 Juni 2022
Berlindung dibalik Pancasila dengan gaji ratusan juta


Genap 75 tahun Pancasila lahir dari mulut proklamator pada 1 Juni 1945, peristiwa yang kemudian menjadi cikal bakal peringatan Hari Lahir Pancasila untuk mengabadikan ideologi bangsa dalam bingkai pidato presiden Sukarno tersebut.

Banyak pertanyaan penting berkenaan Hari Lahir Pancasila yang lazim digaungkan tiap tahunnya selain mempertanyakan jenis kelamin burung Garuda Pancasila. Pertanyaan seperti sejarah awal mula Pancasila, pemaknaan Pancasila, BPIP ngapain, sih? 

Perjalanan panjang Hari Lahir Pancasila akhirnya paripurna dengan keputusan Presiden Joko Widodo menjadikan 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional dan pembentukan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sebuah lembaga suci garda terdepan pembela Pancasila, selain barikade pemuda Pancasila.

Tugas BPIP secara singkatnya adalah lembaga yang membantu presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila ke masyarakat luas. Namun, ada yang jauh lebih menarik dari itu, yakni gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang tak lain merupakan ibu partai banteng, Megawati Soekarnoputri, beliau mendapat gaji setara dengan 16.000 porsi seblak pedas tanpa ceker atau Rp. 112.000.000,00. Wow, kenyang.

Angka fantastis ini belum menghitung jajaran anggota dewan pengarah yang masing-masing mendapat rekening saldo masuk sebesar 100 juta rupiah. Mungkin presiden mau nunjukin kalau Pancasila itu benar-benar mahal harganya.

Namun jumlah yang mencapai Rp112 juta ini terlalu tinggi di tengah-tengah melemahnya ekonomi Indonesia, belum lagi Indonesia krisis pendapatan pasca covid-19 melanda  dan kemudian sangat  tidak sesuai dengan beban kerja anggota badan.

yang perlu dijelaskan oleh Presiden Jokowi kenapa badan yang baru berumur sekian bulan ini, para pejabat itu gajinya besar-besar dari kepatutan pejabat-pejabat negara lain seperti presiden sendiri dan wakil presiden dan menteri?.

Dan kemudian apakah alasan untuk memberikan fasilitas keuangan sebesar itu berbanding lurus dengan beban kerja atau tugas kenegaraan yang diberikan, dibebankan kepada BPIP itu?.

Belum sebulan aliansi GERCAP ( gerakan cinta Pancasila) yang dinaungi oleh mahasiswa di Gorontalo yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan (IHK) UNG, DPK GMNI Society FIS UNG, HMPS ARS UBM, Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Gorontalo (GPPRG)GPK dan Gerakan Pemuda Kreatif (GPK)melakukan aksi refleksi tepatnya pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2022 dengan membawa isu sentral terkait status konsederan Pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam implementasi bernegara dan yang menjadi tuntutan dari Aliansi Gercap :

  1. Implementasikan pasal 2 UU no 12 tahun 2011.
  2. Bubarkan lembaga BPIP (Badan pembinaan ideologi Pancasila).
  3. Implementasikan 45 butir butir Pancasila.
  4. Mengutuk keras oknum oknum elit politik yang membenturkan Pancasila dengan kepentingan tertentu.
  5. Menolak dengan keras di rubahnya dasar negara selain Pancasila.
  6. Menolak amandemen ke 5 atas dasar kepentingan elit politik.

Dari salah satu tuntutannya menyentil sedikit pada poin ke 2 yaitu bubarkan lembaga BPIP.

namun kemarin tepatnya pada tanggal 7 Juni 2022 terdengar kabar bahwa presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta. 

Dilantiknya BPIP tersebut  menjadi peristiwa yang sangat disayangkan oleh para mahasiswa, demi mendapatkan keadilan mahasiswa rela ditudu sufmersif dan melawan terhadap keamanan namun lagi dan lagi suara dari mahasiswa dibungkam. 


Penulis : Nurinda Ibrahim

Mahasiswa Ilmu Hukum Kemasyarakatan (IHK)

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Universitas Negeri Gorontalo

Yang Juga anggota DPC GMNI Gorontalo

Tutup komentar

Komentar

ads-before

ads-inline/3

ads-after

Baca Juga

3/random/4/baca-juga